BENAHI INDONESIA DARI PERTANAHAN

Gerald O‘Hara pernah bilang, “The land is the only thing in the world worth working for, worth fighting for, worth dying for, because it’s the only thing that lasts”.

“Tanah adalah faktor penting yang menjadikan sebuah bangsa, sebagai pemerintah kita perlu benar-benar memperhatikan faktor pertanahan di Indonesia. Kebijakan hukum tentang pertanahan itu sangat menentukan bagaimana kita membangun kota. Dan tata ruang, dikarenakan penataan ruang yang bagus akan membuat kota-kota yang sehat, tidak kota yang berantakan,” ujar pria kelahiran Aceh ketika ditemui Buset di ajang AIBF 2017, Melbourne, baru-baru ini. Beliau juga menekankan bahwa Indonesia hingga saat ini tata ruangnya tidak dikelola dengan baik yang mengakibatkan fungsi agrikultur di Indonesia tidak dapat diaplikasikan dengan sempurna. Hal ini lalu menjadi salah satu faktor yang meningkatkan biaya hidup dan banyaknya waktu yang dihabiskan masyarakat dalam bermutasi.

Dr. Sofyan menambahkan, banyaknya spekulasi tanah dan kepastian hukum di kota-kota besar di Tanah Air yang masih buruk membuat para pembeli tanah dan developer hanya mengharapkan kenaikan nilai investasi tanah tanpa mempertimbangkan infrastruktur dan hal-hal penting lainnya. Kondisi ini dapat mengakibatkan semakin banyak warga yang menjadi sulit memiliki rumah sehingga berpotensi memperbesar jurang antara si kaya dan si miskin.

Oleh karenanya, kepastian hukum dan kebijakan regulasi yang baru sangat diperlukan, dimana pemerintah memperkenalkan “basis of land” dan “land bank” yang bertujuan agar pembangunan fasilitas publik lebih mudah untuk direalisasikan. Selain itu, pemerintah juga membebankan pajak progresif pada tanah yang digunakan sebagai ajang spekulasi.

Menteri yang mendapatkan dua gelar masternya (Master of Arts dan Master of Arts in Law and Diplomacy) serta PhD (International Financial and Capital Market Law and Policy) dari Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat ini juga terus berusaha mengeluarkan kebijakan demi memastikan conflict of land menjadi seminimum mungkin dengan cara memperbaiki mekanisme pengeluaran sertifikat tanah, dan membuat program penataan tanah secara sistematik dari desa hingga ke kota.

Mengenai fakta pengadilan di Indonesia yang mencatat proporsi sebanyak 70% merupakan sengketa tanah, beliau mengatakan “dengan demikian, saya berharap kedepannya akan banyak rumah yang vertikal agar memudahkan transportasi, banyaknya public space, dan tergenapinya land consolidation pada kota-kota di Indonesia,” seru Dr. Sofyan A. Djalil sebelum memulai seminar tentang “Opportunities” di acara AIBF 2017 awal Mei kemarin.

 

 

 

Nys