Kata ‘Cina’ mungkin sudah menjadi hal yang biasa untuk panggilan saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa. Di negara manapun pada saat kita bertanya kepada sahabat kita yang biasanya memiliki ‘fitur’ khusus mata sipit dan kulit putih tentunya mereka akan berkata “saya orang Indonesia keturunan Cina.”

Sudah menjadi rahasia umum apabila kata ‘Cina’ sebenarnya untuk sebagian orang kurang enak didengar karena memuat konotasi yang berbau SARA. Sama seperti jika kita memanggil teman kita yang berkulit hitam dengan panggilan Negro. Sampai saat ini pun ‘Cina’ merupakan kata penghinaan yang tidak layak untuk diucapkan. Pasalnya, ‘Cina’ diadaptasi sesuai lafal Bahasa Indonesia dari kata “Shina” – sebuah julukan negatif atau makian yang digunakan pemerintah Jepang pada jaman penjajahan Tiongkok.

Pada tahun 1928 kata “Cina” diganti dengan ‘Tionghoa’ oleh tokoh pergerakan nasional Indonesia. Namun seiring dengan jatuhnya kepemimpinan Soekarno dan masuknya regim Soeharto, panggilan ‘Tionghoa’ dikembalikan lagi menjadi ‘Cina’ sekaligus dipertegas dalam Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tertanggal 28 Juni 1967. Keputusan ini lalu memberikan dampak diskriminatif seperti yang melekat hingga ke generasi sekarang.

Melalui petisi dan diskusi panjang antara komunitas Tionghoa di Indonesia dengan pemerintah, ‘Cina’ dikembalikan menjadi ‘Tionghoa’ Maret 2014 kemarin. Walau sempat menuai kontraversi pada saat dikeluarkannya surat keputusan presiden karena konon perihal ini diangkat untuk meningkatkan popularitas presiden dan partainya menjelang pemilu, akan tetapi peresmian tersebut memilki arti yang teramat besar untuk saudara kita yang keturunan Tionghoa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2014 yang intinya mencabut Surat Edaran tahun 1967 dan memutuskan untuk penggunaan istilah Cina/China/Tjina menjadi Tionghoa dan merubah sebutan negara Republik Rakyat China menjadi Republik Rakyat Tiongkok (RRT), istilah yang dipakai sebelum regim orde baru.

Kendatipun, ada beberapa golongan yang kurang setuju dengan pergantian kata ini, salah satunya budayawan Remy Sylando yang menyatakan meski maksud perubahaan adalah untuk menghilangkan diskriminasi namun pada prakteknya tidak ada yang bisa dijadikan jaminan. Seperti yang dilansir dari Tempo, Remy mengungkapkan “kalau mau memberikan pengakuan lebih baik, biarkan orang Cina menggunakan nama asli mereka yang terdiri dari tiga suku kata itu”.

Pergantian istilah Cina ke Tionghoa, lanjut Remy, hanya akan membuat rancu daerah atau barang atau istilah yang selama ini sudah sesuai dengan lafal Bahasa Indonesia. Sebagai contoh Remy menyebutkan Pecinan, Pondok Cina, Bidara Cina, Pacar Cina, Petai Cina dan Tinta Cina.

Menurut Remy penggunaan kata ‘Cina’ atau ‘Tionghoa’ atau ‘Tiongkok’ tidak menjadi masalah sejauh penggunaanya tidak untuk menghina.


** APA KATA MEREKA **

Kami sekeluarga pindah ke Melbourne April 1979. Pada waktu itu tidak banyak orang Cina di Melbourne, juga RRT masih underdeveloped (miskin). Kala itu konotasi panggilan Cina, terasa kurang sreg (look down). Bahkan anak-anak bule menambahinya menjadi ‘Chinese Cing Cong’.

Fast forward ke tahun 2014, RRT menjadi negara adijaya. Penduduk Tionghoa di Melbourne juga bertambah banyak karena imigrasi. Pembeli rumah pada suburb-suburb papan atas banyak orang dari Tiongkok. Juga dokter-dokter spesialis banyak dari Tiongkok. Sekarang sebutan Chinese disertai rasa hormat dan sama derajad, jadi terasa lain.

Jadi sebutan Tionghoa atau Cina tidak masalah. Tinggal bagaimana kita menyampaikannya, dengan rasa sama derajat (equality) atau memandang derajat lebih rendah (look down).

 

Menurut saya ini adalah hal yang baik karena nama yang benar untuk ras Tionghoa diresmikan. Tetapi hal ini tidak berpengaruh kepada saya secara pribadi.

 

Saya setuju dengan keputusan Presiden SBY untuk mengganti nama Cina ke Tiongkok atau Tionhoa. Kalau kita melihat sejarah dan realitas di Indonesia, kata ‘Cina’ sering dipakai untuk menyudutkan warga keturunan Tionghoa. Jadi tindakan ini adalah hal yang tepat untuk mengurangi diskriminasi terhadap warga Tionghoa di Indonesia.