Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan, Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan pembebasan bea masuk terhadap impor barang pindahan yang dilakukan oleh orang dengan kriteria tertentu.

Barang pindahan diartikan sebagai barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri dan kemudian dibawa pindah ke Indonesia. Hal tersebut berarti barang-barang yang dikenakan bea masuk hanya diberikan kepada WNI/WNA yang akan tinggal menetap di Indonesia dan barang dibawa adalah barang yang telah digunakan sebelumnya dan bukan merupakan barang baru. Kategori barang pindahan tidak berlaku terhadap barang dagangan atau kendaraan bermotor.

Peraturan Menteri Keuangan mengatur kriteria orang yang dapat diberikan kebebasan bea impor antara lain:

  1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/anggota Kepolisian RI (Polri) yang  menjalankan tugas atau tugas belajar di luar negeri  selama minimal 1 tahun;
  2. Pelajar, mahasiswa, atau WNI yang belajar di luar negeri selama minimal 1 tahun;
  3. Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan pada Perwakilan Indonesia di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus;
  4. WNI yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri paling singkat 1 tahun secara terus menerus;
  5. Warga negara asing (WNA) yang karena pekerjaannya pindah ke Indonesia bersama keluarganya setelah mendapatkan Kartu Izin Menetap Sementara dan Kartu Izin Kerja Tenaga Asing Sementara yang telah berlaku minimal 1 tahun.

Walaupun orang sebagaimana disebutkan di atas dapat diberikan pembebasan bea impor atas barang pindahan namun diharuskan untuk menyertakan dokumen-dokumen pendukung, yaitu:

  1. Bagi PNS/anggota TNI/POLRI, harus menyertakan surat keputusan penempatan ke luar negeri dan surat keputusan penarikan kembali ke Indonesia dari instansi yang bersangkutan atau surat keterangan belajar di luar negeri dari instansi yang bersangkutan.
  2. Bagi WNI yang belajar di luar negeri harus menyertakan surat keterangan telah selesai belajar dari sekolah atau Universitas yang bersangkutan.
  3. Bagi WNI yang akan membawa barang pindahan ke Indonesia karena pekerjaannya maka harus menyertakan surat keterangan pindah dari tempat kerjanya.

Pengurusan dokumen untuk keperluan barang pindahan dapat dilakukan sebelum pemilik barang tiba di Indonesia mengingat Peraturan Menkeu RI lebih lanjut mengatur bahwa barang pindahan yang diimpor dan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk harus tiba bersama-sama pemilik yang bersangkutan atau paling lama 3 (tiga) bulan sesudah atau sebelum pemilik barang yang bersangkutan tiba di Indonesia.

Untuk keperluan pengambilan barang pindahan di Kantor Pabean di Indonesia wajib menyertakan dokumen pendukung termasuk surat keterangan membawa barang dari Perwakilan RI. Pemohon surat keterangan barang pindahan dapat mengajukan surat keterangan tersebut dari KJRI Melbourne dengan persyaratan dan menyertakan dokumen:

  1. Termasuk dalam kategori orang yang diberikan pembebasan bea impor;
  2. Mengisi formulir surat barang dan rincian barang pindahan;
  3. Mengisi formulir lapor pulang;
  4. Melampirkan dokumen pendukung yaitu surat keputusan penempatan dan penarikan (bagi PNS/anggota TNI/Polri) atau surat keterangan selesai belajar (bagi mahasiswa) atau surat keterangan pindah kerja ( bagi WNI yang pindah kerja);
  5. Fotokopi Paspor dan Visa;
  6. Biaya sebesar AUD 25.00;

 

Perlu dipertegas bahwa proses penerbitan surat keterangan adalah 5 (lima) hari kerja setelah seluruh dokumen pendukung dilengkapi dan tidak terdapat hal-hal yang memberatkan lainnya. Perlu juga diperhatikan bahwa surat keterangan membawa barang yang diterbitkan oleh Perwakilan RI di Luar Negeri hanya merupakan dokumen pendukung bagi proses aplikasi pembebasan bea import untuk barang pindahan serta pengeluaran barang dimaksud. Hal ini berimplikasi sebagai berikut:

  1. Pemohon surat keterangan wajib merupakan kategori ‘orang’ sebagaimana tersebut di atas;
  2. Pemberian surat keterangan dari KJRI bukan merupakan Surat Pembebasan Bea Import untuk barang pindahan dan pengeluaran barang karena pembebasan dan pengeluaran dimaksud merupakan kewenangan otoritas Bea dan Cukai di Indonesia.

  

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

Saya akan berlibur ke Indonesia dan ingin mengirim barang-barang saya ke Indonesia. Apakah KJRI Melbourne dapat mengeluarkan surat keterangan membawa barang?
Tidak. Surat keterangan barang hanya diberikan kepada WNI atau WNA yang akan menetap di Indonesia dan harus memenuhi kriteria serta menyertakan dokumen tertentu untuk mendapatkan pembebasan bea masuk.  Setiap WNI atau WNA dapat saja mengirimkan barang miliknya ke Indonesia namun tanpa adanya surat keterangan barang dari KJRI Melbourne maka akan dikenakan bea impor barang oleh pihak berwenang di Indonesia.

Apakah dengan adanya surat keterangan membawa barang maka akan menjamin seluruh barang yang saya kirimkan ke Indonesia dapat diijinkan masuk oleh Bea dan Cukai Indonesia?
Surat keterangan membawa barang diberikan hanyalah merupakan supporting document untuk mendukung aplikasi pembebasan bea masuk atas barang pindahan. Hal tersebut tidak berarti seluruh barang tersebut dapat diijinkan masuk oleh pihak Bea dan Cukai karena kewenangan tersebut terletak pada pihak Bea dan Cukai.  Jika menurut pihak Bea dan Cukai terdapat barang-barang yang tidak diijinkan atau dilarang untuk masuk ke Indonesia maka pihak Bea dan Cukai dapat menolak masuknya barang tersebut.

Saya merupakan pelajar yang akan pulang ke Indonesia dan telah lulus walupun belum memperoleh ijazah dari Universitas tempat saya belajar. Apakah saya dapat melampirkan daftar nilai atau surat penugasan dari instansi sebagai bukti telah menyelesaikan masa belajar?
Daftar nilai dan surat penugasan tidak dapat dijadikan bukti telah menyelesaikan masa belajar karena tidak menyatakan telah selesainya masa studi yang dilakukan oleh pemohon. Untuk itu diperlukan surat keterangan lulus atau keterangan lainnya baik dari Universitas atau instansi terkait yang merupakan dokumen pendukung yang diperlukan sebagai bukti bahwa pemohon benar telah selesai menempuh masa studi sebagai salah satu dasar dapat dikeluarkannya surat keterangan barang. Salah satu pengganti surat tersebut yang dapat digunakan adalah surat keterangan menyelesaikan masa studi yang biasanya dikeluarkan Universitas terkait.