Forum Komunikasi Komunitas Indonesia di Victoria, atau yang disingkat FKKI-VIC, mengadakan sebuah acara diskusi interaktif bertempat di South One Theatre Monash University yang terletak di kawasan Clayton. Tema yang diangkat adalah Dwi Kewarganegaraan yang kembali kian menghangat dibicarakan dewasa ini. Acara dipimpin oleh Sulistyawan Wibisono yang juga adalah ketua panitia acara diskusi. Pria yang lebih akrab dipanggil Iwan ini berlaku sebagai moderator dengan ditemani tiga anggota panel diskusi; Prof. Dr. Mahfud MD, SH, SU, Prof. Denny Indrayana, SH, LLM, PhD dan Konfir Kabo B. Comm/LL.B. FANZCN, yang tak ayal lagi ialah pakar-pakar hukum yang berpengalaman.

(dari kiri): Iwan, Prof. Mahfud, Prof.Denny, Konfir Kabo
(dari kiri): Iwan, Prof. Mahfud, Prof.Denny, Konfir Kabo

Sebagai pembuka, Konsul Protokol dan Kekonsuleran Zainal Arifin memberikan kata sambutan mewakili pemerintah Indonesia melalui KJRI Melbourne. Dalam pidato singkatnya, beliau menyatakan harapannya agar hasil diskusi setidaknya dapat menggerakkan pembahasan lebih lanjut yang menyeluruh, terutama oleh pihak yang berwenang di DKI Jakarta. Tak lupa Konsul Zainal menyampaikan rasa terimakasihnya atas kehadiran masyarakat yang sangat antusias dengan isu dwi kewarganegaraan ini.

Acara diskusi dibagi dalam tiga sesi, yakni mengenai sejarah, situasi pada saat ini serta harapan untuk masa yang akan datang. Mengawali diskusi, Iwan menjelaskan betapa pentingnya pengertian akan isu kewarganegaraan Indonesia di masa lampau. Menurutnya, semenjak kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945, Bangsa Indonesia telah melewati berbagai fase kewarganegaraan. Contohnya, Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949, hingga terdapat masa tumpang tindih dimana warga Indonesia masih diperlakukan sebagai warganegara Belanda dalam kurun waktu empat tahun sejak 1945.

Kemudian pada tahun 1955, pemerintahan Indonesia menandatangani perjanjian Dwi Kewarganegaraan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang menganut asas ius sanguinis, dimana warga yang lahir dengan keturunan marga Tionghoa akan memperoleh kewarganegaraan Tiongkok secara otomatis. Namun dalam masa Orde Baru di tahun 1969, perjanjian yang telah dituangkan ke dalam Undang-Undang (UU) di tahun 1958 tersebut dibatalkan. Hal ini lantas menyebabkan warga pemegang surat perjanjian Dwi Kewarganegaraan menjadi stateless (tidak memiliki status kewarganegaraan) apabila ia belum menyatakan keinginannya untuk menjadi WNI pada saat itu.

Berbagai perkembangan lainnya mencakup penetapan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi warga keturunan pada masa Order Baru di tahun 1978. Kemudian pada masa reformasi dimana ditekankan pengutamaan perlindungan hak asasi manusia, bahwa setiap orang berhak mendapat status kewarganegaraan. Hingga pada akhirnya UU no. 12 tahun 2006 dicetuskan, dimana salah satu pasalnya menyatakan Dwi Kewarganegaraan terbatas untuk anak-anak hasil perkawinan campur. Pasal ini memperbolehkan status Dwi Kewarganegaraan bagi anak-anak ini hingga berusia 18 tahun.

FKKI DWI WARGANEGARA
Diskusi dihadiri setidaknya 100 peserta

Prof. Mahfud yang menjabat sebagai anggota DPR pada masa itu, menjelaskan bahwa anak-anak hasil perkawinan campur yang lahir sebelum tahun 2006, harus mendaftarkan diri dalam kurun waktu empat tahun setelah pengeluaran UU tersebut. Apabila pendaftaran tidak dilakukan, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung, contohnya seperti insiden Gloria Natapradja Hamel yang baru saja terjadi Agustus kemarin. Gloria yang berkewarganegaraan ganda Indonesia dan Perancis, namun tidak mendaftarkan diri dalam kurun waktu yang ditetapkan. Hal ini lalu menyebabkan ia tidak memenuhi syarat sebagai anggota Paskibraka dalam upacara Kemerdekaan Indonesia yang ke-71 kemarin dan akhirnya tidak diperbolehkan untuk berpatisipasi.

Setelah adanya insiden tersebut, maka dimulailah diskusi mengenai jangka waktu pendaftaran, agar tidak ada batas waktu empat tahun semenjak UU dibuat namun sampai dengan anak-anak tersebut berusia 18 tahun. Sayangnya, hal ini belum diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun demikian, sudah terdapat perkembangan terakhir dengan munculnya gagasan untuk tidak lagi ada batasan sama sekali terhadap UU Dwi Kewarganegaraan. Yang berarti Dwi Kewarganegaraan dapat dibuka juga bagi komunitas Indonesia yang berbasis di luar Tanah Air.

Pada kenyataannya, tidak sedikit komunitas diaspora yang sudah tinggal, bekerja bahkan mungkin juga sudah memiliki kewarganegaraan asing. Namun demikian masih banyak dari mereka yang ingin memiliki kewarganegaraan Indonesia dengan harapan dapat kembali ke Tanah Air dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa tercinta. Gagasan ini cukup lantang disuarakan banyak kalangan dan alhasil sudah masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Prolegnas sendiri merupakan daftar rencana Undang-Undang yang akan dibuat dalam satu periode pemerintahan kepresidenan. Iwan mengatakan, saat ini isu Dwi Kewarganegaraan berada pada urutan ke-59 untuk proses revisi. Namun demikian, menurut Prof. Mahfud, hal itu bukan berarti tingkat keprioritasannya tidak dapat berubah pada tahun mendatang. “Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh keaktifan kegiatan melobi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan,” tambahnya.

Dilihat dari kacamata hak asasi manusia, Prof. Denny Indrayana berpendapat perkembangan dari perjalanan sejarah kewarganegaraan mengalami pergeseran positif, yakni dari diskriminatif eksklusif ke anti diskriminatif dan lebih terbuka. Ini dapat dilihat sejak jaman kolonial dimana orang-orang di Indonesia dikotak-kotakkan sedemikian rupa hingga ada kalangan Eropa, timur asing dan pribumi. Pada saat itu penduduk pribumilah yang mengalami kesenjangan sosial terbesar sebagai kasta yang dianggap paling rendah, terdiskriminasi dan memperoleh hak-hak asasi manusia paling sedikit. “Namun setelah jaman reformasi di tahun 1998 hingga penetapan UU no. 12 tahun 2006 mengenai Dwi Kewarganegaraan, dapat kita lihat pergeseran menuju anti diskriminasi,” demikian ucap Prof. Denny. “Konsep Dwi Kewarganegaraan bukanlah masalah benar atau salah, namun adalah suatu kesepakatan politik dan juga latar belakang sosiologis masing-masing negara. Negara seperti Australia yang heterogen dan terdiri dari imigran pelbagai negara akan cenderung menganut paham Dwi Kewarganegaraan tentunya. Berbeda adanya dengan negara-negara yang memiliki histori sosiologis homogen seperti Jepang atau Tiongkok, yang akan cenderung menganut kewarganegaraan tunggal,” jelasnya.

Seperti halnya dalam topik apapun, akan selalu ada sisi positif dan negatif. Apalagi ketika hal tersebut menyangkut masalah politik dan perundang-undangan sebuah negara. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil akan memiliki pengaruh terhadap banyak orang. Masyarakat yang kontra akan konsep kewarganegaraan ganda akan meragukan rasa nasionalisme dan patriotisme dari mereka yang pro. Di lain pihak, kita pun harus melihat, apa alasan warga yang hidup di luar negeri masih menginginkan paspor Indonesia jika bukan karena pengabdian pada negara. “Kecintaan kita terhadap Tanah Air kita Indonesia bukanlah suatu hal yang dapat diukur dengan sepucuk kertas,” tegas seorang hadirin yang datang di sesi diskusi tersebut.

Secara finansial, pakar hukum imigrasi Australia, Konfir Kabo, menuturkan alangkah baiknya bila kita dapat menggunakan kewarganegaraan ganda untuk membantu pembiayaan anak-anak muda Indonesia untuk bersekolah. Hal ini diangkatnya karena tidak sedikit perbedaan dalam biaya sekolah antara murid lokal Australia dengan murid internasional, bahkan bisa selisih hingga tiga kali lipat.

Konfir lanjut menjelaskan, dwi kewarganegaraan juga dapat mengharumkan nama Indonesia di mata dunia melalui keberhasilan warganya. Satu contoh yang sangat jelas menggambarkan kondisi ini adalah pembalap F4 bernama Luis Leeds. Ia berdarah campur Indonesia dan Australia, yang dengan inisiatifnya sendiri, memasang bendera Indonesia di samping bendera Australia pada setiap kendaraan yang dikemudikannya di ajang balapan mancanegara. Luis bukanlah satu-satunya anak muda yang bertalenta, masih banyak lainnya yang berprestasi cemerlang di berbagai bidang. Sebut saja Tasia dan Gracia, pemenang acara memasak ‘My Kitchen Rule’ dan Tristan si pengeja handal pemenang acara ‘The Great Australian Spelling Bee’.

Setelah hampir dua jam, pembahasan diskusi interaktif berhasil merangkum pesan yang nantinya akan dibawa kepada pemerintahan Indonesia menyangkut revisi UU Dwi Kewarganegaraan, yakni agar kewarganegaraan ganda tidak terbatas hanya untuk anak-anak hasil pernikahan campur, kemudian agar proses naturalisasi bagi warga yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya dapat dipermudah. Selain itu, agar dapat dipertimbangkan pemudahan proses masuk ke Indonesia bagi warganegara asing yang memiliki hubungan darah langsung dengan warganegara Indonesia.

Pada penghujung acara, Iwan beserta anggota panelis mengajak semua peserta diskusi beranjak dari tempat duduk masing-masing. Seketika terdengar suara rekaman merdu lagu kebangsaan Indonesia Raya, sontak para hadirin pun turut bernyanyi dengan semangat. Sungguh sebuah penutup yang sangat pas untuk menunjukkan rasa nasionalisme komunitas diáspora terhadap Indonesia.

ih

Apa Kata Mereka

Ria Tambunan
Ria Tambunan

Ria Tambunan, 50
Ria sangat mendukung proses revisi Dwi Kewarganegaraan oleh pemerintahan Indonesia, terutama bagi para wanita yang lajang maupun pernah menikah dengan pria berkewarganegaraan asing. Semangat menggebu mengenai topik hangat yang ditampilkan berasal dari pengalamannya yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis bertahun-tahun yang lalu setelah ia menikah dengan orang Indonesia berkewarganegaraan Australia.

“Hal ini layaknya dilihat dari perspektif kebutuhan,” ucap wanita yang sempat mendedikasikan karirnya dalam bidang kesehatan dengan bekerja di Puskesmas saat masih berbasis di Indonesia. “Karena pasti ada saatnya kami ingin kembali ke Tanah Air, namun dengan belum diterimanya konsep Dwi Kewarganegaraan terbuka ini, situasi kami ini dipersulit. Contohnya saya, anak-anak saya sudah dewasa dan dengan kondisi suami saya yang sudah tiada, saya ingin menggunakan waktu saya dengan kembali berkontribusi di Tanah Air saya seperti dulu. Juga bagi anak saya yang berprofesi sebagai dokter. Kalau tidak ada rintangan yang menghalanginya untuk menjadi tenaga sukarelawan di Indonesia, misalnya, kan Indonesia juga yang akan memperoleh manfaatnya,” tutur Ria yang saat ini berkarya di sebuah rumah sakit di daerah Footscray.

“Forum komunikasi seperti ini sangat bagus sekali dan semoga konsep Dwi Kewarganegaraan akan cepat ditembuskan dan menjadi Undang-Undang,” ucap Ria ketika ditanya pendapatnya mengenai diskusi interaktif ini. Wanita yang sudah lama bekerja dalam bidang kesehatan untuk pemerintahan Australia ini juga menuturkan harapannya agar masyarakat Indonesia dapat terus membuka diri terhadap hal-hal positif dan mengurangi rasa kecurigaan satu sama lain.

 

39-ngeliput-fkki-dwi-warganegara-apa-kata-mereka-utariUtari, 40
Mahasiswa S3 jurusan IT di Monash University ini juga sangat berharap agar proses revisi Dwi Kewarganegaraan Indonesia dapat berlangsung tanpa hambatan. Pasalnya, wanita pembina Olimpiade Matematika ini sempat memiliki seorang kandidat yang mengalami kesulitan dalam proses pemberangkatannya ke ajang internasional dikarenakan kandidat yang tidak bisa membuktikan status kewarganegaraannya. Dilansir oleh pihak administrasi dari Olimpiade Matematika, Utari menyampaikan bahwa kandidat tersebut memiliki paspor negara Malaysia. Namun dengan tidak diakuinya Dwi Kewarganegaraan di Indonesia, alhasil keberangkatan kandidat tersebut pun dibatalkan. “Sangat disayangkan hal seperti demikian masih harus terjadi, padahal bisa dihindari. Kandidat-kandidat bertalenta ini memiliki usaha yang mulia untuk mengharumkan nama Tanah Air, namun terhalang oleh proses birokrasi yang rumit.”

Di penghujung wawancara, Utari yang tergabung dalam Monash Indonesian Islamic Society (MIIS), juga mengucapkan harapannya agar masyarakat Indonesia bisa lebih menyatukan suara mengenai isu Dwi Kewarganegaraan ini.

 

39-ngeliput-fkki-dwi-warganegara-apa-kata-mereka-maria-leedsMaria Leeds, 44
Wanita yang kerap dijuluki sebagai ‘Sang Penari’ ini sangatlah aktif melestarikan budaya tari-tarian Indonesia di Australia. Ia juga sangat mendukung konsep Dwi Kewarganegaraan. Tak mengherankan, wanita anggun yang menikah dengan seorang warganegara Australia ini adalah ibunda dari Luis Leeds yang kini dikenal luas sebagai seorang pembalap belia F4. Sangat jelas terlihat matanya yang berkaca-kaca karena terharu setiap kali ia mengangkat topik ini dan menyuarakan pendapatnya. Betapa tidak, anak sulungnya yang lahir dan besar di Australia ini sangat menunjukkan kecintaannya terhadap Indonesia hingga memasang gambar bendera Indonesia sejajar dengan bendera Australia di setiap kendaraan yang ia pergunakan dalam ajang balapan.

“Luis saat ini berusia 16 tahun, yang berarti dalam kurun waktu dua tahun lagi ia sudah harus mengambil keputusan yang sangat berat, yakni kewarganegaraan mana yang akan ia pertahankan. Saya akan meletakkan keputusan itu pada anak saya, dan saya tidak akan heran apalagi menyalahkan Luis apabila ia memilih untuk mempertahankan warganegara Australia yang dimilikinya. Akan sangat saya sayangkan, pastinya, tapi pada akhirnya itu adalah keputusan Luis. Oleh sebab itu, saya sangat berharap agar proses ini bisa tembus secepat mungkin, jangan biarkan anak saya melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya karena ia tidak memiliki pilihan lain,” tutur Maria.

Mengenai pengadaan acara, Maria mengaku sangat puas dengan diadakannya diskusi interaktif tersebut, terutama karena topik yang diangkat adalah topik yang sangat ia dukung. Namun ia berharap bila ada acara serupa, panitia mungkin dapat menyediakan sebuah meja dimana setelah berlangsungnya acara, para hadirin yang berkenan dapat langsung mengisi formulir pernyataan dukungannya terhadap revisi undang-undang Dwi Kewarganegaraan. Agar nama-nama yang diperoleh juga dapat langsung dimasukkan ke dalam sebuah database.