Sesuai amanat UUD 45 dan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, KJRI Melbourne akan secara konsisten menjalankan fungsi pengayoman serta perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri yang mengalami permasalahan hukum dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum nasional setempat serta hukum dan kebiasaan internasional.

Mengingat adanya perbedaaan budaya dan sistem hukum antara Indonesia dan Australia, KJRI Melbourne menghimbau agar para WNI selain memperhatikan ketentuan hukum nasional Indonesia juga memperhatikan budaya dan sistem hukum setempat guna menghindarkan permasalahan yang mungkin terjadi.

Selama tahun 2014 KJRI Melbourne telah melakukan pendampingan terhadap beberapa kasus yang menimpa WNI,  di antaranya korban kekerasan rumah tangga, child pornography, kasus yang terkait dengan internet, serta beberapa kasus pelanggaran dan criminal yang dilakukan oleh WNI termasuk student. Dari hasil observasi KJRI terhadap beberapa pelanggaran dan criminal yang dilakukan, KJRI berpandangan bahwa pelanggaran dan tindakan criminal dimaksud diakibatkan oleh ketidaktahuan atas hukum dan peraturan perundangan Australia.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk tahun 2015, KJRI memandang perlu untuk melakukan beberapa hal yaitu:

1.      Diseminasi Informasi Kekonsuleran

Diseminasi kekonsuleran akan dibuat dengan lebih focus kepada peraturan perundangan yang berlaku di Australia. KJRI akan bekerjasama dengan otoritas terkait di Australia untuk memberikan pemahaman terkait hukum dan peraturan dimaksud yang diharapkan akan meminimalisir pelanggaran dan tindakan criminal yang dilakukan oleh WNI.

2.      Networking Perlindungan WNI

Selama ini, Organisasi Masyarakat Indonesia di Melbourne telah sangat aktif membantu KJRI dalam penyelesaian kasus perlindungan WNI. Untuk itu, KJRI akan melakukan memperkuat peran organisasi dimaksud untuk sebagai mitra KJRI dalam perlindungan WNI dalam hal sumber informasi KJRI maupun perpanjangan tangan KJRI dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh WNI yang membutuhkan. Selain itu, KJRI juga akan mengikutsertakan otoritas terkait di Australia serta pihak Universitas serta Organisasi mahasiswa dalam network perlindungan dimaksud.

3.      Pembuatan panduan mengenai ‘how to live in Victoria’

KJRI saat ini sedang membuat panduan bagi WNI tentang how to live in Australia terutama untuk mahasiswa. Panduan dimaksud akan memuat informasi dasar bagi WNI student mengenai hukum yang berlaku di Australia serta mengenai hak dan kewajiban WNI student selama melaksanakan study di Australia.

Dalam rangka pengayaan roadmap perlindungan WNI dimaksud, KJRI Melbourne mengajak peranaan WNI maupun komunitas Indonesia. Salah satu bentuk kontribusi akan sangat kami hargai adalah dengan memberikan masukan mengenai isu-isu yang perlu ditanggapi terkait hal sebagaimana tersebut di atas. Selain itu, kami juga terbuka apabila terdapat ide-ide mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan KJRI untuk kegiatan perlindungan dimaksud. Masukkan teman-teman dapat disampaikan ke email, twitter serta facebook KJRI sebagaimana tertera di halaman ini.

Kami ada untuk WNI!