Pada akhir minggu ke-3 bulan Oktober 2016, puluhan masyarakat Indonesia hadir pada acara sosialisasi amnesti pajak yang diadakan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, Victoria. Pembicara yang diundang hadir adalah Hestu Yoga Saksama yang merupakan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat – Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Sosialisasi ini dianggap penting lantaran memberikan suatu kesempatan bagi para diaspora yang tinggal di Melbourne untuk bertanya dan berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan amnesti pajak.

“Amnesti Pajak ini merupakan program nasional yang Pemerintah Indonesia bahkan Presiden Indonesia sendiri sangat concern. Presiden Jokowi sendiri yang me-launching Undang-undang ini pada tanggal 1 Juli, keliling ke 5 kota yaitu Jakarta, Semarang, Bandung, Surayaba, dan Medan. Ini merupakan satu-satunya UU yang disosialisakan sendiri oleh Presiden Joko Widodo,” ujar pria yang akrab disapa Yoga dalam pembukaan sesi sosialisasi.

Ita Puspitasari (Konsul Ekonomi, KJRI Melbourne) dan Hestu Yoga Saksama (Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat – Direktorat Jenderal Pajak)
Ita Puspitasari (Konsul Ekonomi, KJRI Melbourne) dan Hestu Yoga Saksama (Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat – Direktorat Jenderal Pajak)

Pria yang lahir di Sragen, Jawa Tengah tersebut juga tak lupa mengucapkan permintaan maafnya kepada tak kurang dari 90 masyarakat Indonesia yang hadir karena baru dapat memenuhi undangan untuk mensosialisasikan undang-undang yang telah diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2016 ketika program ini telah memasuki periode ke-2 dengan tarif yang lebih tinggi dari tarif di periode pertama.

“Ketika seluruh dunia semuanya gamang, belum menemukan strategi yang tepat (di tengah kondisi perekonomian global yang melambat), Indonesia dengan keberaniannya kemudian mencari strategi untuk menggerakkan perekonomian agar dapat lebih cepat dan meningkat. Salah satu caranya adalah dengan mencari sumber uang. Yang secara tradisional kita bicara mengenai investor asing dari Tiongkok, Korea, Jepang, Amerika, Eropa, tapi situasinya menjadi sulit karena semua negara sedang mengalami perlambatan. Oleh karena itu, harus ada suatu terobosan yaitu kita lihat bahwa banyak aset warga Indonesia yang ada di luar negeri dan itu bukan jumlah yang kecil. Banyak pengusaha kita di Indonesia yang sekedar menyimpan uang di negara lain seperti di Singapura dan Hong Kong dan itu jumlahnya ribuan triliun. Ini adalah potensi yang ditangkap pemerintah dan Presiden Jokowi mengenai bagaimana caranya uang ini kembali dan memberdayakan perekonomian Indonesia dan meningkatkan pertumbuhannya, membuat investasi,“ jelas Hestu Yoga mengenai latar belakang pelaksanaan tax amnesty yang gencar dilaksanakan di Indonesia.

“Banyak pengusaha kita di Indonesia yang lari dari kewajiban membayar pajak yang meyimpan hasil usaha dari dalam negeri di luar negeri dan tidak dilaporkan di Indonesia. Di dalam negeri, kita juga menghadapi persoalan yang sama dimana tax ratio kita baru 11%, dimana yang idealnya itu mencapai 15%-16%. Artinya ada orang yang tidak taat pajak. Pemerintah melihat potensi tersebut dimana banyak aset warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Yang kedua, kepatuhan warga negara itu (masih cukup) rendah. Alternatifnya bagi pemerintah ada dua. Yang pertama adalah enforcement dengan memeriksa semua orang. Tetapi ini tidak baik untuk bangsa dan untuk perekonomian. Yang kedua adalah dengan memberi terobosan dengan memberi pengampunan atas ketidakbenaran kewajiban membayar pajak di masa lalu,“ tambah mantan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur periode 2005-2016.

Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan lebih terperinci mengenai skema perhitungan uang tebusan bagi para wajib pajak yang ingin mengikuti program amnesti pajak ini. Yoga menghimbau agar para masyarakat Indonesia di Melbourne yang masih belum benar dalam membayar pajak di Indonesia untuk turut serta dalam kesempatan yang berharga ini lantaran akan ada penalti atau hukuman di kemudian hari bagi para wajib pajak yang belum dengan benar melaporkan kewajiban pajak mereka.

Masyarakat Indonesia berkumpul di KJRI Melbourne untuk mengetahui lebih dalam tentang TA
Masyarakat Indonesia berkumpul di KJRI Melbourne untuk mengetahui lebih dalam tentang TA

Dalam paparannya, pria yang menimba ilmu pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan University of Southern California ini juga turut membahas perihal jumlah aset yang telah dideklarasikan oleh para masyarakat Indonesia di Australia yang berjumlah Rp.38,7 triliun. Sedangkan uang tebusan yang didapatkan berjumlah Rp.1,4 triliun dari total Rp.97,2 triliun yang berhasil didapatkan oleh Pemerintah Indonesia pada periode pertama bulan Juli hingga September 2016. Ia tak lupa menghimbau masyarakat yang ada di Melbourne untuk berpartisipasi dan menyukseskan program pemerintah yang diklaim merupakan program amnesti pajak tersukses di dunia mengalahkan pencapaian program serupa di berbagai negara di dunia.

Acara ini mendapatkan respons yang positif dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia yang hadir. Berbagai pertanyaan yang bermunculan dari para hadirin pun dapat dijawab oleh sang narasumber. Diharapkan dengan diadakannya sosialisasi amnesti pajak di Melbourne, Australia, dapat semakin meningkatkan dan mensukseskan salah satu program andalan Pemerintah Indonesia sehingga pada akhirnya dapat turut berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik di kemudian hari.

Mengapa mengikuti Amnesti Pajak?

Wajib Pajak akan memperoleh manfaat seperti:

  1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang
  2. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan
  3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan
  4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan
  5. Jaminan rahasia dimana data Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyididikan tindak pidana lain
  6. Pembebasan PPh terkait proses balik nama harta

 

Syarat wajib pajak untuk mengikuti Amnesti Pajak:

  1. Memiliki NPWP
  2. Membayar uang tebusan
  3. Telah mealpor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir
  4. Melunasi seluruh tunggakan (termasuk cabang), dan
  5. Mencabut permohonan:
  • Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
  • Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam SKP dan/atau STP yang terdapat pokok pajak yang terutang
  • Pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
  • Gugatan, Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali (PK)
  • Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan
  1. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayan NKRI selama 3 tahun. (khusus repatriasi)
  2. Surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI
  3. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

 

Tebus

Tebusan = Tarif x Harta Bersih

*Harta Bersih: merupakan selisih antara harta tambahan dengan utang (yang belum diungkapkan dalam SPT PPh terakhir) yang berkaitan dengan perolehan harta tambahan.

 

Hukuman / Penalti Setelah Lewat Periode Amnesti Pajak

  1. Bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan Amnesti Pajak, harta yang belum diungkap akan dianggap sebagai penghasilan, dikenai PPh, dan ditambah sanksi 200%
  2. Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan Amnesti Pajak, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak, dan ditambah sanksi sesuai Undang-undang Perpajakan.

Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengunjungi situs Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan: pajak.go.id/amnestipajak

 

Leo