Awal Maret lalu, bertempat di Tosaria Restaurant, digelar acara peluncuran buku yang juga sekaligus menjadi kesempatan untuk bertemu penulisnya. Ialah Siauw Tiong Djin dengan bukunya yang diberi judul ‘Siauw Giok Tjhan: Bicultural Leader in Emerging Indonesia’.

Djin Siauw, begitu panggilan akrabnya, merupakan anak kandung Siauw Giok Tjhan. Ketika berusia 9 tahun, ia harus menyaksikan Indonesia dalam keadaan genting di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Siauw Giok Tjhan sendiri kala itu termasuk salah satu pemimpin Indonesia berdarah tionghoa yang cukup berpengaruh. Selain kontribusi politiknya di ranah pemerintahan, ia juga merupakan salah satu pendiri dan pemimpin sebuah organisasi bernamakan Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang merupakan organisasi etnik tionghoa terbesar di Indonesia pada era tersebut. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor penangkapan Siauw Giok Tjhan pada November 1965 dan dipenjara selama 12 tahun.

Sama seperti jutaan anak Indonesia lainnya yang orangtuanya telah “diambil secara paksa” jaman kepemimpinan Presiden Soeharto, Djin Siaw tumbuh dengan pandangan bahwa sang ayah telah melakukan kesalahan terhadap negaranya sendiri. Akan tetapi, kunjungan jenguk dan diskusi karir serta perjalanan politik bersama sang ayah, meski dari balik jeruji besi, membuat Djin Siauw bertekad membersihkan nama sang ayah dan menceritakan kembali perjalanan yang sesungguhnya.

Ditemui usai acara peluncuran buku, Djin Siauw membenarkan hal itu. “Ayah saya meringkuk sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan apapun, selama 12 tahun. Ayah dituduh tanpa proses hukum sebagai seorang yang terlibat dalam peristiwa G30S. Dari tahun 1965 hingga 1969, memang pertemuan dengan ayah di tahanan hanya bisa dilakukan sebulan atau dua bulan sekali. Setiap pertemuan diadakan di hadapan penjaga penjara dan berlangsung tidak lebih dari 15 menit. Tidak banyak yang bisa dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan singkat itu,” tuturnya.

Djin Siauw mengaku baru mendapatkan kesempatan untuk bisa berdikusi panjang ketika pemerintah Orde Baru saat itu menginginkan seorang tokoh Tionghoa untuk diadili atas keterlibatannya dalam G30S pada tahun 1969. Seorang Siauw Giok Tjhan harus menurut untuk dipindah dari satu penjara ke penjara yang lain, hingga akhirnya berhenti di Penjara Nirbaya. Beruntung, upaya untuk mengadili Siauw Giok Tjhan gagal dengan alasan tidak mempunyai cukup bukti keterlibatannya dalam peristiwa G30S.

“Pembicaraan-pembicaraan di Penjara Nirbaya pada saat itu meyakinkan saya sebagai remaja bahwa ayah tidak bersalah dan ia menjadi korban politik. Timbul lah keinginan besar, bahkan obsesi, untuk membersihkan namanya dan meluruskan sejarah yang diputar balik oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru, di bawah Jenderal Soeharto, telah saya sadari bawa merekalah penyebar berita “hoax” yang paling hebat dalam sejarah Indonesia. Penyebar hoax dan pelaku pembunuhan, penangkapan dan pengejaran atau persekusi massal terbesar terhadap jutaan orang yang tidak bersalah,” ucap Djin Siaw saat ditanyai apa yang menginspirasinya menulis buku tersebut.

Siauw Tiong Djin

Bagi Djin Siaw, sosok Siauw Giok Tjhan sebagai ayah bukanlah milik keluarga. “Ia adalah seorang tokoh yang berani mencanangkan jalan keluar untuk komunitas Tionghoa,khususnya, dan nasion Indonesia umumnya”. Djin Siaw menilai bahwa sang ayah sangat teguh dalam memperjuangkan cita-citanya walau harus dikurung selama 12 tahun dalam kondisi yang sangat buruk. Kebanggaan Djin Siaw tentang sepak terjang ayah tentu tidak dapat dibendung lagi. “Ketika bebas penuh pada 1978 hingga hembusan nafas terakhirnya ia tetap teguh dengan pendiriannya dan optimistik bahwa jalan keluar yang ia perjuangkan akan membuahkan hasil,” kata pria kelahiran 11 Mei 1956 tersebut.

Menanggapi pertanyaan tentang harapannya melalui penerbitan buku tersebut, dengan tegas Djin Siaw menjawab, “yang saya harapkan, pembaca dapat mengerti apa yang diperjuangkan Siauw Giok Tjhan dan mengetahui sejarah perkembangan Tionghoa di Indonesia. Saya ingin pembaca juga mengerti bahwa pertama, komunitas Tionghoa adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Kedua, komunitas Tionghoa juga berjasa dalam pembentukan negara Indonesia, karena ambil andil dalam memperjuangkan kemerdekaan juga pembangunan Indonesia. Ketiga, saat ini komunitas Tionghoa tidak perlu menghilangkan ke-Tionghoa-an nya. Hal ini dikarenakan sebuah loyalitas terhadap negara tidak bergantung darimana ras, suku, agama maupun pandangan politiknya. Keempat, saya ingin pembaca mengerti bahwa rasisme tidak memiliki dasar hukum di Indonesia.”

Dalam proses penulisan bukunya, Djin Siaw menyatakan, “setelah tahun 1998, buku dan tulisan-tulisan saya tentang Siauw Giok Tjhan memperoleh sambutan positif. Kini terdapat banyak tulisan, artikel dan bahkan program TV yang menerima jasa-jasa Siauw. Namun di satu sisi, terdapat kemungkinan tulisan yang saya rampungkan ini diinterpretasikan sebagai sebuah tulisan yang bias. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk menulisnya dalam program penelitian ilmiah sebagai bagian dari disertasi PhD saya di Monash University, sehingga bisa jauh lebih objektif”.

Dalam menyelesaikan PhD-nya Djin Siaw direkomendasi oleh Dan Lev dan Herb Feith yang mengenal dan sangat mengagumi sosok Siauw Giok Tjhan. Herb Feith merupakan tokoh fakultas political Science di Monash University. Feith membantu Djin Siaw untuk bisa diterima sebagai mahasiswa PhD dalam bidang political science setelah menggondol gelar Master of Engineering dan MBA pada tahun 1982 dan 1990. Djin Siaw akhirnya dinobatkan gelar PhD pada 1999.

“Hampir 19 tahun kemudian ada usul dari Yayasan Herb Feith, yang bernaung di Monash University, terutama Dr. Jemma Purdey, anggota badan pekerjanya, untuk menerbitkan disertasi saya sebagai sebuah buku. Atas bantuan Yayasan Herb Feith dan Monash, terbitlah buku ini. Untuk itu saya haturkan banyak terimakasih,” tutup pria pecinta kuliner itu.

Tanpa perjuangan Siauw dan Baperki saat itu, komunitas Tionghoa bisa jadi berstatus asing saat ini, tanpa kewarganegaraan. Bisa jadi pula, jika Siauw dan Baperki tidak berjuang kala itu, komunitas Tionghoa tidak menerima Indonesia sebagai tanah airnya seperti sekarang ini, lantaran tidak akan ada pendidikan politik atau pendidikan akademi di ratusan sekolah maupun di Universitas Baperki, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Universitas Trisakti. Dan yang terpenting, Siaw dan Baperki tentu berhasil menjadikan pluralisme sebagai bentuk toleransi terhadap perbedaan ras, suku, agama dan pandangan politik untuk tercapainya kesatuan bangsa.

Mari bersama-sama kita lebih menghargai jasa para pahlawan dari berbagai etnik, suku, ras maupun agama. Karena pengorbanan mereka lah, Indonesia bisa berdiri seperti sekarang ini.

 

 

 

Alifia